#
Direktorat Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dibutuhkan Kepala Sekolah “Abnormal” untuk Program Sekolah Penggerak

#

Bekasi 20 September 2021 Direktorat SMA mengadakan Rapat Koordinasi Sekolah Penggerak Tahap 3. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan dari sekolah penggerak dan dari dinas propinsi. Menarik paparan dan narasi yang disampaikan oleh  salah satu narasumber dalam giat peningkatan kapasitas kepala sekolah penggerak.  Substansi materi membawa pesan bahwa  kepala sekolah sebaiknya  menjadi pribadi merdeka yang menggerakan. Bukan pribadi terpasung, terkerangkeng yang digerakan.

Kepala sekolah adalah seorang leader bukan follower.   Bukan  pula guru yang mendapatkan tugas tambahan dari seorang guru. Menjadi kepala sekolah adalah menjadi manajer dari sebuah dimensi kompleks yang membutuhkan daya nalar kritis dan merdeka.

Idealnya kepala sekolah  “wajib” kritis dan merdeka.  Bukan pribadi mekanis karena  “beban” SK dari para kepala daerah. Atau terkerangkeng karena “hantu” rotasi, mutasi, demosi dan dipensiun dini. 

Narasumber dalam paparan awal memberikan sebuah video singkat. Substansi dari video singkat itu adalah pentingnya seorang kepala sekolah menjadi pemimpin “gila” yang menebarkan gagasan-gagasan dan kreatifitas baru yang efektif untuk mensukseskan layanan pendidikan.

Kepala sekolah “normal” dan mainstream tentu tidak akan memberikan novelty pada dimensi satuan pendidikan. Dibutuhkan kepala sekolah  “abnormal”. Tampil tak normal formalistik. Hadir sebagai penggerak yang mampu memicu lompatan inovatif yang dibutuhkan anak didik.

Apalagi era google dan era gadget yang menawarkan sejumlah informasi dan banyak hal.  Kehadiran kepala sekolah penggerak “abnormal” di atas normal. Melebihi tuntutan formal sebagaimana kepala sekolah pada umumnya.   Abnormal  positif yang mampu menjawab tuntutan zaman yang semakin tak terduga. 

Pemerintah harus semakin memahami pentingnya kehadiran entitas kepala sekolah (KS) penggerak yang tampil inovatif, kritis namun tetap humanis dalam menjawab tantangan kompleksitas kekinian.  Hal-hal ribet yang membebani para kepala sekolah harus terus diminimize.

Seorang kepala sekolah tentu sangat berbeda dengan seorang Kapolsek atau Kakoramil yang komandois dan strukturalis.  Seorang kepala sekolah sebaiknya semakin diberi kebebasan dalam mengelola satuan pendidikan. Managemen Berbasis Sekolah (MBS)  atau school base management harus dikuatkan.

Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran. Ia harus mengajarkan  kemerdekaan kehidupan. Dirinya harus merdeka dari segala kerangkeng formalistik administratif birokratik. 

Kepala sekolah harus mengeksplorasi  diri  dan menggerakan  semua potensi GTK untuk sukseskan pembelajaran setiap anak didik.  Bila kepala sekolah masih jelimet ribet dengan masalah klasik PPKS, asesemen, talent mapping, uji kompetensi dan setiap hari melayani oknum wartawan, ormas dan LSM. Tentu tak merdeka.

Kepala sekolah tak merdeka, terlalu manut, tukang rapat dan menjadi “paduan suara dari birokrasi tentu tak baik.  Biarlah aparatur lain yang strukturalis dan birokratik murni. Kepala sekolah dan guru adalah aparatur pendidikan yang punya “amanah negara” memerdekakan lahir batin setiap generasi bangsa.

Kepala sekolah dan guru yang merdeka akan menularkan kemerdekaan pada anak didik.  Anak didik merdeka akan menjadi masyarakat merdeka pada masa depan.  Merdekakan kepala sekolah dan guru dari segala bentuk yang tak perlu. Plus kepala sekolah dan guru pun harus merdeka dari kepentingan subjektif yang merusak sukses layanan pendidikan.

 

Oleh : Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

#
22-Nov-2021

Penyelarasaan Implementasi Kebijakan Penilaian Tahap 2

#
06-Nov-2021

Fasilitasi dan Advokasi Pencegahan Siswa Rentan Putus Sekolah Agar Tidak Putus Sekolah di NTB

#
05-Nov-2021

Bantuan Fasilitas TIK untuk pengembangan pendidikan di 1.195 SMA

#
27-Oct-2021

Memahami Substansi untuk Kualitas Pendidikan SMA