DAPODIKDASMEN SPK MEMENGARUHI SISWA

“Lembaga pendidikan hadir untuk membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) muncul karena adanya kerja sama antara lembaga pendidikan di Indonesia (LPI) dan lembaga pendidikan asing (LPA). Kerja sama antara SPK dan SMA yang yang telah berjalan selama tahun 2018 adalah bagian dari upaya mencerdaskan bangsa,” demikian dikatakan Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, saat memberikan pengarahan kepada peserta Workshop Best Practice Lanjutan Kerja Sama Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dan SMA di Hotel Yasmin, Tangerang.

Dalam kegiatan tersebut Purwadi menekankan SPK untuk melakukan akreditasi dan mengisi atau memperbarui dapodik. “Mengisi atau memperbarui dapodik menjadi sangat penting karena berkenaan dengan NISN (nomor induk siswa nasional) untuk mengetahui data siswa bilamana ada siswa ingin pindah dari SPK ke SMA,” tutur beliau. 

Purwadi selanjutnya mengatakan bahwa memperbarui dapodik oleh SPK juga terkait dengan UN pada siswa warga negara Indonesia (WNI) yang mengikuti pendidikan di SPK. “Sesuai Permendikbud No. 31 Tahun 2014, SPK wajib menyelenggarakan Ujian Nasional bagi peserta didik WNI. Bila ada SPK yang belum menyelenggarakan UN, mereka harus menitipkan siswa WNI ke sekolah lain, dan bila SPK yang belum menyelenggarakan UN juga belum memperbarui dapodik, nasib siswa tersebut menjadi terombang-ambing, ini yang harus dihindari.”

Menurut Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMA, Harizal, salah satu tujuan dari kegiatan Workshop Best Practice Lanjutan Kerja Sama Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dan SMA adalah untuk mensosialisasikan kebijakan tentang dapodikdasmen SPK dan menguatkan best practicekerja sama SPK dan SMA. “Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop di tahun 2017 di mana SPK dan SMA membuat nota kesepahaman untuk melakukan kerja sama guna saling meningkatkan mutu sekolah,” tutur Harizal.

Pada kegiatan tersebut, peserta memberikan laporan terkait kemajuan yang dicapai dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kerja sama di tahun 2018 yang merupakan hasl dari nota kesepahaman yang dibuat di tahun 2017. 

122 SPK yang ada di Indonesia diundang untuk berpartisipasi di kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 13 s.d 16 November 2018. Selain berbagi pengalaman terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, para peserta juga mendapatkan informasi terkait kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, akreditasi SPK, Ujian Nasional dan Ijasah SPK, serta informasi terkait mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia bagi peserta didik WNA dan mata pelajaran Agama, PPKn, dan Bahasa Indonesia bagi peserta didik WNI.

(Tim Publikasi Dit. PSMA)