Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa
Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hingga siaran pers ini diterbitkan BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.
Mengantisipasi hal tersebut, BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya
menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta
mengarahkan ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar
kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran
disiplin:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang
    bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar
    Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang
    mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan
    antargolongan;
    Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815
    Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid                                          Instagram:@BKNgoidofficial

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share,          broadcast, upload, retweet, repost instagram dan
    sejenisnya);

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut,
    memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik
    Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan        membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan
    Pemerintah;

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana
    pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. ASN yang            terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan      pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. Penjatuhan hukuman disiplin itu          dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut.

PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Jakarta, 18 Mei 2018

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,
Ttd
Mohammad Ridwan