Hamid Muhammad, P.hD
Wajib belajar 12 tahun tidak hanya terkait SMA dan SMK, tapi juga tergantung input yang ada di bawah. Wajib belajar 12 tahun meningkatkan angka partisipasi di SMA dan SMK. Kewajiban kita juga untuk memperbaiki kewajiban mutu pada partisipasi dibawahnya. Kita harus kawal betul program wajaib belajar 12 tahun ini. Setiap anak yang masuk AD harus dijamin lulus SMA atau SMK. Kita punya persoalan, setiap tahun banyak anak SD atau MI tidak melanjutkan ke tingkat SMP.
Ada 113 kabuaten kota yang partisipasi wajib belajar 9 tahunnya di bawah 95 persen. Cara paling gampang tugaskan Kepala Sekolah Dasar untuk mengawal tamatannya. Untuk terdaftar di sekolah jenjang berikutnya. Jadi, Kepala Sekolah Dasar jangan hanya menyerahkan ijazah lalu selesai. Harus mendaftarkan ke jenjang di atasnya. Demikian juga yang tingkat SMP. Ada sekitar 860 ribu yang tidak melanjutkan. Satu-satunya yang kita dorong adalah untuk terus mengawal semua lulusan untuk didaftarkan ke SMA dan SMK.
Kita harus menutup angka drop out. Instrumen yang kita pakai ada 2. Kita ada program BOS. BOS SMA bahkan naik jadi 1,4 juta, dari 1,2 juta. Lalu instrumen lainnya kita punya PIP. Instrumen untuk menjamin semua anak, terutama yang tidak mampu menyelesaikan sekolah sampai SMA.Sayangnya, PIP SMA tahun lalu masih banyak yang belum dicairkan siswa, baru 61 persen. Ada juga yang belum mengaktifikan rekening di BNI.
Tolong kirim kembali daftar anak-anak yang menerima PIP. Banyak sekolah yang tidak tahu siswanya mendapat PIP. Ada SD di Bantar Gebang, misalnya, dari 400 ada 356 siswanya yang menerima PIP. Sampai sekarang siswanya belum tahu dia menerima PIP. Sehingga kami berharap dalam 1-2 bulan ini penerima PIP bisa diselesaikan. Sampai sekarang BOS Dikmen SMA SMK belum dicairkan. Ada yang masih menunggu peraturan menteri dalam negeri. Mohon dikawal. Tapi ternyata provinsi lain bisa cair. Kalau sekolah kita tidak mendapat dana BOS operasional, sekolah menjadi sangat terganggu. Terutama untuk SMA. Terkait dengan Dikmen tahun ini masa transisi tahun depan sudah harus ditangan oleh provinsi.
Ada juga yang harus dikawal dengan ketat. Mulai tahun ini UN tidak lagi menjadi instrumen kelulusan siswa, tapi prasyarat masuk ke perguruan tinggi. Kalau sekarang perguruan tinggi sudah mulai melihat indeks integritas sekolah. Indeks integritas ini menjadi sangat penting. Ini menjadi. Dari 72.000 sekolah hanya 11.700 yang indeks integritasnya 80 persen. Sekolah yang indeks integritasnya rendah kemungkinan besar tidak memperoleh undangan. Masih dilaksanakam sepenuhnya.
Yang ingin kami , tolonglah dikawal dengan baik, UN tidak menjadi penentu kelulusan, karena indeks integritas yang akan jadi peranan penting. Tonglah kawan-kawan dalam UN nanti pada. Bulan April. Hindari yang namanya mencontek, baik itu mencontek individual atau contek-mencontek massal. Akan ketahuan dari pola jawabannya. Jangan sampai anak kita yang hebat gagal masukkarena dianulir oleh perguruan tinggi.
Indeks 100 persen hanya dicapai oleh sekolah yang mengadakan ujian nasional berbasis komputer. Sementara yang berbasis pensil kertas tertinggi hanya 95 persen. Bahkan ada yang indeks integritas cuma 20 persen. Tolong jangan sampai mempermalukan kabupaten atau provinsinya.
Saya mendorong SMA yang kita persiapkan untuk ke perguruan tinggi melalui UNBK. Hasil itu yang nantinya akan mendapat prioritas di perguruan tinggi. Jadi, tolonglah dorong terus kalau ada sekolah yang lengkap komputernya tahun depan untuk ikut UNBK. Sayang kalau ada anak kita yang hebat luar biasa tapi tidak bisa masuk perguruan tinggi terhebat.
-hari murtono-
-POTENSI-
| Penulis | : | |
| Editor | : | |
| Dilihat | : | 243 kali |