Dalam rangka percepatan Program Indonesia Pintar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.191 siswa dan warga belajar di kota Cimahi, provinsi Jawa Barat. Sore ini, Presiden berpesan kepada 800 orangtua penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar bijak mengelola bantuan sosial, baik yang diterima oleh para orangtua maupun bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka melalui PIP.
"Bisa jadi, bukan tidak mungkin, anak-anak bapak dan ibu bisa jadi Presiden, bisa jadi Menteri," disampaikan Presiden Jokowi di Lapangan Rajawali, Cimahi, Senin sore (11/9).
Diungkapkan oleh Presiden, dulu orang tuanya memprioritaskan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Diyakininya, anak-anak harus terus bersekolah agar mampu bersaing. Di akhir sambutannya, mantan Walikota Solo itu meminta agar anak-anak giat belajar. "Tugas anak-anak itu belajar," ujarnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan di tahun 2017, sebanyak 20.787 anak di Cimahi menerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar. "Yang hadir pada sore hari ini hadir dari panti asuhan atau dari kategori yatim piatu," ujar Mendikbud.
Kemudian Mendikbud melaporkan bahwa KIP dibagikan kepada 566 siswa Sekolah Dasar (SD), 262 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 112 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 25 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan 230 warga belajar Program Kesetaraan kota Cimahi yang mendapatkan KIP dari Presiden, di antaranya 13 orang dari Paket A, 94 dari Paket B, dan 119 dari Paket C.
Pemerataan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semakin menunjukkan hasil positif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1,3 poin dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 70,18 pada tahun 2016.
Kontribusi pendidikan dalam peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata harapan lama sekolah dari 12,39 tahun di tahun 2014, menjadi 12,72 tahun pada tahun 2016. Pada tahun ajaran 2016/2017 angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan menengah telah mencapai 81,95 persen, meningkat dari 76,45 persen pada tahun ajaran 2014/2015.
Sementara itu, rasio angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun antara 20 persen penduduk termiskin terhadap 20 persen penduduk pada tahun 2016 telah mencapai 0,68; lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Hal ini menunjukkan kesenjangan partisipasi pendidikan yang semakin berkurang antar status ekonomi masyarakat.
Selain pembagian KIP, sore ini para siswa juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivasi tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) melalui gerai khusus yang disiapkan bank penyalur. Tak hanya itu, para siswa penerima PIP juga dapat langsung mencairkan dana bantuan pendidikan di anjungan tunai mandiri menggunakan KIP-nya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menumbuhkan literasi keuangan sejak dini, serta Instruksi Presiden mengenai bantuan sosial nontunai.
| Penulis | : | |
| Editor | : | |
| Dilihat | : | 209 kali |