Rakor Pelaksanaan Bantuan SMA Tahun 2016 2017 Menuju Pengelolaan Pendidikan SMA yang Akuntabel

Dalam mendukung program PMU 12 tahun Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun program pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang salah satunya adalah melalui penyediaan layanan akses dan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Agar bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan bantuan dengan Dinas Pendidikan Propinsi. Sebagai penutup rangkaian kegiatan rapat koordinasi, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan SMA Tahun 2016 – 2017 untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan SMA yang akuntabel melalui inventarisasi aset yang transparan.

Rakor yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 11 s.d 13 Desember 2017 di hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat ini dibuka oleh Direktur PSMA, Purwadi Sutanto. Purwadi menyampaikan perlu adanya koordinasi bersama-sama karena dengan adanya pengalihan pengelolaan aset dari kabupaten ke provinsi maka tanggung jawab provinsi menjadi lebih besar.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017-2018 serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala Pelaksanaan Bantuan SMA Tahun 2016 dan 2017. Selain itu, melalui kegiatan ini juga disandingkan lokus calon sasaran penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun 2018. Terakhir, melalui kegiatan ini ditindaklanjuti penyelesaian dokumen Berita Acara Serah Terima Aset Bantuan SMA Tahun 2016 dan 2017.

Sebagai penyelenggara kegiatan, Suhadi, Kasubdit Program dan Evaluasi menyampaikan paparannya mengenai kebijakan-kebijakan direktorat. Disampaikan juga informasi tentang sudah tersedianya aplikasi manajemen dapodik sudah sebagai data dasar untuk intervensi lokus serta pemetaan dan perencanaan dari pusat dan daerah. Suhadi juga menekankan bahwa  pada prinsipnya semua sekolah berpotensi menjadi sekolah yang baik., dan hal tersebut tentunya dapat diupayakan dengan komitmen bersama baik dari provinsi, sekolah itu sendiri maupun dari pusat. “Perlu komitmen bersama terkait pencapaian partisipasi sekolah untuk mencapai mutu dan akses yang menjadi target kita untuk fokus pada sekolah bermutu 2025,” demikian Suhadi mengungkapkan.  

Dalam sesi paparan yang disampaikan oleh berbagai narasumber, disampaikan Informasi Kebijakan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Informasi Pengelolaan Aset Pendidikan Menengah, Informasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Tahun 2018 serta Informasi DAK SMA Tahun 2017. Selain paparan, kegiatan juga diisi dengan kerja kelompok para peserta yang terdiri dari 34 orang Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Propinsi, 34 orang Kepala seksi/subbag Sarana Prasarana SMA Dinas Pendidikan Propinsi, 34 orang Penanggung Jawab Barang Milik Daerah Dinas Pendidiakan Propinsi dan 34 Orang Perwakilan Bagian Pencatatan Aset Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang kemudian menyusun resume hasil diskusi kelompok.

Rakor ditutup pada hari ketiga oleh Suhadi setelah sebelumnya disampaikan butir-butir kesepakatan oleh Kepala Seksi Evaluasi, Luna Titi Apriliana.