Kolaborasi dalam Ekosistem Pendidikan Jadi Kunci Sukses Implementasi Program Sekolah Penggerak

Jakarta, 1 Februari 2021 --- Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah yang ada sebelumnya.  Dalam peluncuran Program Sekolah Penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menerangkan bahwa kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Program Sekolah Penggerak merupakan 1) program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama; 2) memerlukan intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah; 3) program yang ruang lingkupnya mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta.

Selanjutnya, 4) pendampingan program dilakukan selama tiga tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri; dan 5) program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Mendikbud, mengatakan bahwa program ini akan mempercepat transformasi pendidikan di daerah. Menurutnya sangat penting adanya tempat untuk saling berkonsultasi merujuk pada kearifan lokal masing-masing daerah sehingga sekolah lebih terinspirasi dalam melakukan perubahan. “Sekolah penggerak bisa mementor sekolah di sekitarnya dan Sekolah Penggerak akan diberikan sumber daya pendukung. Antar daerah akan saling belajar, karena semangat program ini bukan kompetisi melainkan kolaborasi,” terang Mendikbud.

Menyambut hal itu, mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori memberi dukungan terhadap program Sekolah Penggerak melalui kebijakan berikut. 1) Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh; 2) membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud; 3) dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak; 4) tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.

“Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan Kemendikbud segera menetapkan kriteria sehingga daerah bisa segera menyesuaikan kebijakannya dengan program yang dimaksud,” ucap Muhammad Hudori memberi penekanan.  

Berikut ini adalah pernyataan para pemimpin daerah yang mendukung program Sekolah Penggerak. Di antaranya adalah Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang berharap dengan Sekolah Penggerak akan membantu pemerataan mutu pendidikan baik dari sarana prasarana maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya.

Mengamini pernyataan sebelumnya, Bupati Rote Ndao, NTT, Paulina Haning-Bullu juga berharap, dengan Sekolah Penggerak maka kualitas SDM di sini semakin meningkat. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru juga mendukung kebijakan ini yang berfokus pada kompetensi kognitif peserta didik secara holistik yaitu literasi, numerasi dan karakter, yang diawali dengan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, optimistis program ini akan meningkatkan kualitas peserta didik mulai dari pendidikan usia dini sampai pada tingkat SMA. Kemudian, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi yang mendukung Sekolah Penggerak karena dapat mengakselerasi sekolah-sekolah satu sampai dua tahap lebih maju dalam waktu tiga tahun.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyatakan pihaknya bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk memperkuat dukungan anggaran serta akan mengawal agar tidak terjadi mutasi pada kepala sekolah dan guru yang ditunjuk sebagai Sekolah Penggerak demi kelancaran dan keberlangsungan program ini. Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menambahkan, program Sekolah Penggerak dapat mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Sri Sumarni, menyambut gembira atas penetapan Kabupaten Grobogan sebagai sasaran program Sekolah Penggerak. Bahkan, Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, yakin, ke depan, percepatan peningkatan SDM manusia, percepatan mutu pembelajaran dapat meningkat dengan melaksanakan program Sekolah Penggerak.

Senada dengan itu, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah optimistis bahwa program ini akan menghadirkan generasi emas di masa yang akan datang dan menghadirkan putra putri Indonesia yang memiliki jiwa dan semangat Pancasila. Selain itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail; Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat; Walikota Jayapura, Papua, Benhur Tommy Mano; turut mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sekolah Penggerak.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya atas peluncuran program Sekolah Penggerak. “Besar harapan saya (program ini) bisa jadi penutup lubang pada jembatan keilmuan yang kembali menghubungkan guru dengan siswa, menghubungkan sekolah dengan orang tua,” ungkapnya.

Ganjar Pranowo menilai bahwa program Sekolah Penggerak sangat bagus. Konsep ini menurutnya akan mengoptimalkan kemampuan orang tua, guru, tokoh masyarakat, pengamat, atau tokoh pendidian dan lainnya. Mengingat banyak pihak di ekosistem pendidikan yang merasa kesulitan menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi.

“Tapi konsep saja tidak cukup. Program sekolah penggerak ini mesti segera kita eksekusi bersama dan Jawa Tengah siap merealisasikannya dengan beberapa penyesuaian berdasar kearifan lokal,” pungkasnya.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat   
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: www.kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#merdekabelajar
#sekolahpenggerak
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 016/sipres/A6/II/2021