Rapat Koordinasi Sosialisasi Program DAK SMA Tahun 2023

Sejak 2003, pemerintah menggulirkan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Tahun 2023 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN untuk Dana Alokasi Khusus jenjang Pendidikan (DAK Fisik dan Non Fisik) sebesar Rp. 76 Trilliun. Alokasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik (Rp17 triliun) dan DAK Non Fisik (Rp59 triliun). Angka tersebut turun dari Pagu DAK Fisik 2022 sebesar Rp. 77,73 triliun. Pagu anggaran DAK yang menurun dari tahun sebelumnya membuat pemerintah perlu menyusun strategi agar penggunaannya tetap efektif dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yaitu melalui peningkatan kualitas belanja daerah. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan subbidang SMA merupakan salah satu bentuk transfer ke daerah dan implementasi dari amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DAK Fisik Pendidikan subbidang SMA dimaksudkan untuk menguatkan pembinaan pendidikan menengah yang wewenang pengelolaannya ada di pemerintah provinsi, khususnya untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan mendukung pelayanan publik.

Plt. Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus Jenjang SMA Tahun 2023, mengatakan bahwa di tahun 2023, Kemendikbudristek memfokuskan DAK Fisik bidang pendidikan untuk mendukung tiga kebijakan, yaitu peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan, pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas.

Lebih lanjut, terdapat beberapa kebijakan baru terkait pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik TA 2023, di antaranya adalah DAK fisik tahun 2023 bersifat penugasan sesuai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Selain itu, terdapat menu pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk daerah yang membutuhkan dan tidak memiliki satuan pendidikaan jenjang menengah. Adapun perubahan kebijakan pelaksaaan DAK Non Fisik (BOSP) 2023, yaitu penyaluran dilakukan 2 tahap dengan persentase penyaluran masing-masing sebesar 50%, laporan BOS setiap tahap harus melalui reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bagi sekolah negeri, serta penerapan sanksi berupa pengurangan pagu bagi sekolah yang terlambat memberikan laporan. 

“Fokus perbaikan program DAK tahun 2023 ada pada penajaman konsep THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Special) yang bertujuan memperbesar dampak DAK Fisik dalam mendukung tematik tertentu untuk mencapai outcome tematik dengan sasaran yang spesifik dan dapat diselesaikan pada tahun 2023/2024,” lanjut penjelasan Jihad Winner Akbar.

Sementara itu, program DAK Non Fisik atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bertujuan untuk membantu biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Di tahun 2023, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan terbaru terkait program BOSP yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Pertama, perubahan nomenklatur BOS menjadi BOSP untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam pemanfaatan dana cadangan antar jenis/menu kegiatan. Kedua, mulai diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan. Ketiga, Sisa Dana BOS TA 2022 sudah diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS/BOP tahap I tahun anggaran 2023. 

Kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus Jenjang SMA Tahun 2023 yang diselenggarakan Direktorat SMA berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Maret 2023. Peserta pada kegiatan ini berasal dari 32 kantor dinas pendidikan provinsi di mana setiap dinas pendidikan provinsi diwakili oleh Kepala Bidang SMA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Fisik Sub bidang Pendidikan SMA.