“Kami tidak pernah memaksa. Kami hanya mengarahkan dan memberikan pemahaman tentang manfaat Kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan bebas memilih sesuai dengan kondisi dan kesanggupan mereka masing-masing,” pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir Wahid Wahyudi, MT., saat menerima Kunjungan Kerja Tim Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin Plt.Direktur SMA Winer Jihad Akbar di ruang Shaba Nugraha Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Senin, 25 Juli 2022.

Dalam sambutannya, ia menegaskan, Provinsi Jawa Timur mendukung penuh Implementasi Kurikulum Merdeka. Dukungan tersebut di antaranya diwujudkan dengan mengadakan berbagai macam bimbingan teknis, mendorong sekolah penggerak untuk melakukan pendampingan pada sekolah yang mendaftar IKM mandiri, membentuk komunitas sekolah penggerak, memberdayakan Satuan pendidikan dan kelompok belajar yang ada seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta penguatan ekosistem dari komunitas belajar.

Ia menyebutkan, di Jawa Timur, semangat para pengelola satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sangat tinggi. Terbukti, sampai 17 Juli 2022 sebanyak 76% dari 4.086 satuan pendidikan di Jawa Timur sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka. “Kami akan terus memotivasi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta di Jawa Timur untuk mendaftar  IKM secara mandiri,” ujarnya.

Wahid juga menegaskan, pihaknya akan terus berikhtiar meningkatkan pemahaman guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sebab menurutnya, yang menjadi fokus utama bukanlah sekadar mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka tanpa memahami esensi dari kurikulum itu sendiri yaitu tranformasi pembelajaran.

“Transformasi belajar yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang berdiferensiasi, diagnosis asesmen, Teaching at The Right Level, bagaimana komitmen dan dedikasi guru, bagaimana memberdayakan komunitas, ekosistem pendidikan. Inilah yang kita bangun,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Plt.Direktur SMA, Ditjen PAUD Dikdasmen, Kemendikbudristek, menyebutkan, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar merupakan paket Kebijakan Merdeka Belajar episode 15. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari ikhtiar pemulihan pembelajaran yang terdampak pandemi covid-19.

Ia menambahkan, Kemendikbudristek tengah menerjunkan para pimpinan di lingkungan BSKAP, Ditjen PAUD Dasmen, Ditjen GTK, Ditjen Vokasi, dan UPT Kemendikbudristek untuk melakukan kunjungan kerja ke 172 titik kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat pemahaman Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para kepala sekolah serta guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kunjungan kerja ini, juga untuk meninjau kesiapan dan kegiatan belajar di sekolah yang mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri, khususnya Mandiri Berbagi dan Mandiri berubah, sekaligus mendorong para kepala sekolah dan guru untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Komunitas Belajar untuk mendukung IKM.  "Selain sosialisasi penerapan Kurikulum Merdeka yang tepat dan sesuai esensi, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," ujarnya.