PURWADI MASA PLS DAPAT DIJADIKAN BAGIAN PENDIDIKAN KARAKTER

“PPDB berbasis zona intinya untuk pemerataan mutu, untuk menghilangkan ‘kastanisasi’ SMA. Sekolah negeri adalah sekolah publik yang didirikan negara untuk masyarakat, baik siswa yang pintar maupun yang belum berprestasi, sekolah publiklah yang bertanggung jawab menampung anak-anak yang belum berprestasi” kata Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, dalam pengarahannya dihadapan para kepala SMA peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Review Proposal Sekolah Calon Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Penunjang Lain, Perpustakaan, dan Renovasi Bangunan SMA yang diselenggarakan oleh Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMA di Hotel Golden Tulip Essential, Tangerang. 

Pada acara yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Juli 2018, Purwadi juga mengatakan bahwa dalam PPDB tidak boleh lagi ada pemungutan biaya karena dana BOS sudah meng-coveruntuk hal tersebut. Selain itu, Purwadi juga menekankan bahwa tanggung jawab kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) ada pada kepala sekolah, bukan alumni atau siswa. “PLS dapat dijadikan bagian awal pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, jangan ada lagi bullying(perundungan) baik fisik maupun verbal selama PLS.”

Terkait dengan pembangunan ruang penunjang lain, Purwadi mengatakan bahwa ketersediaan toilet siswa yang layak dan memadai terkait dengan hak siswa. “Tiap bulan siswi putri mendapatkan ‘tamu’ dan perlu toilet dan air bersih, maka jika ada siswa putri yang inggin menggunakan toilet kepala sekolah, ijinkan. Karena hal tersebut menyangkut kesehatan reproduksi untuk generasi yang akan datang.”

Sementara itu, Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMA, Harizal, mengatakan bahwa mengatakan bahwa pembangunan ruang penunjang lain, perpustakaan dan renovasi bangunan SMA diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dan meningkatkan relevansi layanan pendidikan di daerah.

Dikatakan oleh beliau, tujuan dari dilaksanakannya Bimtek ini adalah untuk memberikan informasi terkait kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, mereview proposal sekolah calon penerima bantuan, mengidentifikasi dan menganalisa rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan sekolah untuk direvisi, juga untuk penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) antara Direktorat PSMA dan sekolah. 

Dalam Bimtek ini direncakan akan disalurkan bantuan pemerintah ruang penunjang lain sebanyak 52 paket bantuan dengan total nilai bantuan lebih kurang Rp 5.2 miliar. Untuk bantuan pemerintah pembangunan ruang perpustakaan, direncanakan disalurkan 121 paket ruang perpustakaan dengan total nilai bantuan lebih kurang Rp 34 miliar, sedangkan paket bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA yang direncanakan disalurkan berjumlah 19 paket bantuan dengan total nilai bantuan lebih kurang Rp 9,5 miliar. 

35 SMA dari 17 kab/kota diundang untuk menjadi calon penerima bantuan pemerintah pembangunan ruang penunjang lain, 121 SMA dari 87 kota/kabupaten menjadi calon penerima bantuan pemerintah pembangunan ruang perpustakaan, dan 5 SMA dari 5 kota/kabupaten menjadi calon penerima bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA. (Teks & Foto: Tanto Supriyanto)