Reformasi Pendidikan Nasional Melalui Merdeka Belajar

Jakarta, Kemendikbud -- Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini ditegaskan kembali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam sebuah seminar web di Jakarta, Selasa (5/5).

"Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun infrastruktur," jelas Mendikbud.

"Kita tidak bisa hanya berpatokan pada angka-angka seperti PISA, sehingga membuat suatu sistem yang tidak memberikan ruang inovasi," imbuhnya.

Menurut Nadiem, Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru. Guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi. "Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," tuturnya.

Konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum yang dapat mendorong para guru agar dapat memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi, tetapi sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa.

"Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan,” tegas Mendikbud.

Teknologi untuk Akselerasi

Mendikbud menegaskan, keberagaman pendekatan yang ada menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan siswa. Semua itu hanya bisa dilakukan hanya dengan dukungan teknologi. Merdeka Belajar tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi. “Teknologi ini bukan semuanya online melainkan bisa macam-macam. Begitu pula dengan menggunakan TVRI sebagai media pembelajaran. Jadi semua yang kita sebutkan teknologi akan digunakan dalam mengimplementasi Merdeka Belajar," terang Mendikbud.

Di sisi lain, pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada selisih besar antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak. Padahal, teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi dan pembelajaran yang sama.

Kepedulian akan pentingnya pemerataan akses, khususnya jaringan internet dan listrik bukan hanya menjadi fokus Kemendikbud, melainkan kementerian atau instansi lain. "Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus bergotong-royong mengatasi masalah ini. Konektivitas internet, kemampuan membayar data, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan,” kata Mendikbud.

Keberagaman sebagai Esensi

Setiap siswa, sekolah, dan daerah memiliki tingkat kompetensi fundamental, literasi, dan numerasi yang berbeda. Sehingga, kurang masuk akal jika memaksakan suatu tingkat standar di setiap tahun pembelajaran dalam kurikulum. "Tidak mungkin kita menyamaratakan semua siswa dalam satu tingkat standar. Seharusnya guru bisa mencari materi yang pas dan sesuai tingkat kompetensi siswanya, sehingga siswa merasa tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah," jelas Mendikbud.

Kemudian, para pemangku kepentingan harus memberikan fleksibilitas bagi guru menentukan tingkat pengajaran serta alat asesmen yang bisa mengukur siswanya dengan tepat.

Keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler. "Bisa saja aktivitas di luar kelas yang mungkin menjadi minat siswa sehingga kita harus memberikan pengakuan dan sarana. Itu bisa menjadi bagian pendidikan mereka,” ujar Mendikbud.

Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal. "Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks. Kenapa saya harus peduli dengan materi ini? Apa relevansinya buat saya? Sehingga pembelajaran kontekstual terutama yang memasukkan pembelajaran dalam konteks kearifan lokal sangat penting dan seharusnya kurikulum bisa mengakomodasinya,” terangnya.

Profil Pelajar Pancasila

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila.

Enam profil tersebut adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya.

Keempat, gotong-royong, di mana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. Kelima, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia. Di sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. "Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti," tegas Mendikbud.

Project based learning menjadi salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kreativitas siswa. "Bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga untuk menciptakan karya. Oleh karena itu saya mempunyai motto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas maka harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya,” jelas Mendikbud.

Pembelajaran Darurat

Mendikbud memahami kondisi pembelajaran jarak jauh di masa darurat Covid-19 saat ini tidak berjalan optimal. Namun, dengan keluarnya semua orang, baik guru, orang tua, juga siswa, dari zona nyaman masing-masing, dinilainya akan semakin melatih karakter adaptif, inovatif dan kreatif dari komunitas pendidikan.

Selanjutnya, ia meminta masyarakat mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. "Saya memahami bahwa ini adalah proses adaptasi dalam keadaan darurat. Semua orang harus bisa beradaptasi,” ungkap Nadiem.

"Kita akan keluar dari krisis ini, bukan hanya tergoyang atau terpukul, melainkan kita akan keluar dari krisis dengan resistensi atau imunitas kesehatan dan mental yang lebih tinggi,” pungkas Mendikbud. (*)

Jakarta, 5 Mei 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI

#MerdekaBelajar
#BelajardariRumah
#BersamaHadapiKorona
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 104/Sipres/A6/V/2020